Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan minimal merupakan persyaratan pembahan kelembagaan RSUD SARAS HUSADA menjadi Bahan Layanan Umum Daerah Kab Purworejo; bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya jenis pelayanan dasar, indikator-indikator dan target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal; bahwa belum tersedianya indikator-indikator kinerja palayanan di RSUD SARAS HUSADA; bahwa berdasarkan butir a, b dan c, maka perlu disusun standar pelayanan minimal BLUD Kab Purworejo;
UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2004; PP No 20 Tahun 2001; PP No 56 Tahun 2001; PP No 41 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 9 Tahun 1997; Surat Bupati No 060/358/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal BLU RSUD Saras Husada Purworejo, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 3a Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Menjadi Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 35A Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan, diantara tugas Camat adalah melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal tersebut, maka perlu menetapkan pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada
Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan camat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2008.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2003 dicabut.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin No. 555 Tahun 2008
PENUNJUKAN - KEPALA DINAS - PENGELOLAAN - KEUANGAN - ASET - DAERAH - KABUPATEN MERANGIN - SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - KABUPATEN MERANGIN - TA 2009
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 555,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009
ABSTRAK:
Untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), perlu menunjuk Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dibah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 19999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda No. 6 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2003; Perda No. 18 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2008; Perda No. 20 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2008; Perda No. 22 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur tentang PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin No. 553 Tahun 2008
PENUNJUKAN - KUASA - PENDAHARAWAN - UMUM DAERAH - KABUPATEN MERANGIN - TA 2009
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 553, BD.2008/NO.553
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN KUASA PENDAHARAWAN UMUM DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009
ABSTRAK:
Untuk kelancaran tugas dan terpeliharanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Merangin serta membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu menunjuk Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2009.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Taun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaomana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 30 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda No. 6 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2003; Perda No. 18 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2008; Perda No. 20 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2008; Perda No. 22 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur tentang PENUNJUKAN KUASA PENDAHARAWAN UMUM DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 494 Tahun 2008
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 494, BD.2008/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggara- an Pemerintahan Daerah dan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Standar Pelayanan Minimal; bahwa Standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dalam pemberian pelayanan publik; bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 483 Tahun 2008
PUPUK BERSUBSIDI - PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 483, BD.2008/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk
mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomen- dasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang
perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3.05/27/2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 20008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk dan alokasi pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 445 Tahun 2008
PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH - KABUPATEN - GARUT
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 445, LD 2008/91
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
14 hlm (lampiran 9 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 444 Tahun 2008
PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - PADA - DINAS - DAERAH - KABUPATEN - GARUT
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 444, LD 2008/90
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Garut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Garut, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 443 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B- 48/HK 103/mptm-83, Nomor 25 Tahun 1988; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10 ayat (2), Pasal 20 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2008.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 425 Tahun 2005 diubah.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
