Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 124.152 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daearah

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum / JDIH

Download file:

Peraturan Bupati Bangka T...asi Hukum Daerah.pdf

PENGELOLAAN-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM-DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1429

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daearah

ABSTRAK:

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi hukum; bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik; bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sehingga perlu mentapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dan Informasi Hukum Daerah yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Organisasi Pengelola JDIH, Pengelolaan, Pembiayaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2024.
8

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 14 hari dari sekarang

Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Perhitungan Sendiri

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2024.pdf

Tata Cara-Pemungutan-Pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD Tahun 2024 Nomor 35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Perhitungan Sendiri

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Perhitungan Sendiri
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.07/2018.
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pajak Bab III Tata Cara Pemungutan Pajak Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2025.
121 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Download file:

Perbup Pasangkayu Nomor 35 Tahun 2024.pdf

perjalanan dinas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD 2024 (35): 23 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, perlu melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efisien dan sesuai dengan ketersediaan anggaran; b. bahwa untuk terciptanya efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu, perlu adanya pedoman pelaksanaan perjalanan dinas; c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri baagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri baagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, perlu membentuk Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Perjalanan Dinas, Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2023
23

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Grobogan No. 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Download file:

Perbup Grobogan Tahun 2024 No 35_ocr.pdf

PNS

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/NO.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil ditujukan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan; bahwa mutasi sebagai bagian dari manajemen pegawai negeri sipil perlu dilakukan secara optimal guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya; bahwa dalam rangka optimalisasi manajemen mutasi pegawai negeri sipil, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah.
4 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup_No_35_Tahun_2024.pdf

alokasi dana desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/No.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa diperlukan suatu pedoman agar pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan ADD, Prinsip Penggunaan ADD dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
49 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Abstrak

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Manggarai Barat No. 35 Tahun 2024.pdf

arsip-pengelolaan-program

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib membuar program Arsip Vital yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 37 Tahun 2016 ten tang kedudukan, susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Program Pengelolaan Arsip Vital; Bab 3. Pembiayaan; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
7 halaman; 17 halaman lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Download file:

Perbup Kab.OKI No 35 Tahun 2024.pdf

pajak sarang burung walet-tata cara pemungutan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/NO.35, JDIH Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; Undang- Undang No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 73 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sarang Burung W alet adalah hasil Burung W alet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk: bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ a tau Pengusahaan Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Mengatur mengenai Ketentuan Umum; Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan; Tata Cara Pemungutan; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Tata Cara pengajuan Keberatan dan Banding; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; Tata Cara Pengambalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pemeriksaan Pajak; Penerimaan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan; Sosialisasi dan Edukasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
50 hlm, Lampiran 7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Download file:

PERBUP35.pdf

badan permusyawaratan desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/No.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa untuk memberikan penghargaan atas kinerja Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberikan tunjangan kedudukan yang layak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kedudukan Badan Anggota Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 58.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Demak Tahun 2024 No 35_OCR.pdf

Rencana Kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/NO.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; bahwa sebagai pedoman dan perencanaan untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
11 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2026

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Cilacap Tahun 2024 No 35_ocr.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2024/NO.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pemberian pelayanan publik perlu adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa dalam penyelenggaraan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan adanya peta jalan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peta Jalan SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Jalan SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2024.
132 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT