Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan pada peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III perlu sinergisitas
dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta
Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diganti;
bahwa pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 83 Tahun Tahun 2013
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubuhan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah,dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disesuaikan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Inspektorat dan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Ketentuan angka romawi II diubah dan angka romawi XII diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang diubah.
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025
Pelimpahan Kewenangan / Penugasan Pejabat Negara / Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Purwakarta No. 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Purwakarta No. 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(2)Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur antaralain tentang ketemtuan umum, maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2025.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118); dan
b. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 152),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 37 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Industri Kemitraan
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan kawasan industri di Daerah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, dan memberikan kepastian lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa tingkat okupansi kawasan industri di Daerah Kabupaten masih rendah sehingga perlu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong
investasi ke kawasan industri;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, Bupati mempunyai kewenangan melakukan penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
d. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Industri dan Kemitraan;
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 2024; Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 2 Tahun 2024; eraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 8 Tahun 2024;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kawasan Industri dan Kemitraan. Hal yang diatur yaitu pengelolaan kawasan industri, kewajiban perusahaan industri, infrastruktur kawasan industri, dan kemitraan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2025.
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 37 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD Tahun 2025 Nomor 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendukung kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 4 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2025; Permendagri
No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Perda Kab. Serang No. 1 Tahun
2021; Perbup Serang No. 3 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2025.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 35 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan karakter peserta didik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter;
bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter yang perlu diubah dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset
dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 103
Tahun 2021; Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun
2023;
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 22, Pasal 30, menyisipkan dua pasal diantara Pasal 31 dan 32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2025.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 34 Tahun 2025
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / PanitiaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1)
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024.
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.
Peraturan ini mengubah:
1. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 67)
7 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 33 Tahun 2025
PERBUP Kab. Magetan No. 51 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
ABSTRAK:
bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 87 Tahun 2014, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80Tahun 2015, PerANRI No 5 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2023, Perda No 6 Tahun 2021, Perda No 15 Tahun 2016
pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 27)
86
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 33 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
ABSTRAK:
bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi
anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Purwakarta serta rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pernerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif.
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan sasaran, penyelenggaraan Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas, hak dan kewajiban, guru pendidikan khusus, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembatasan Penggunaan Handphone Bagi Peserta Didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam,dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis, penggunaan handphone secara tidak terkontrol oleh peserta didik dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan interaksi sosial,
serta membuka akses pada konten yang tidak sesuai usia. dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya, maka perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para peserta didik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; eraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2021; Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023; eraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun
2022;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, batasan kepemilikan dan penggunaan handphone, larangan penggunaan handphone, sanksi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, tanggung jawab, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
