Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.957 peraturan dalam 0,171 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2016

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

ADMINISTRASI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2016/NO.23, TLD NO.140 LL KAB. KAYONG UTARA: 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
3 halaman dan 2 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 23 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberian Surat Izin Mendirikan Bagunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2011_23.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2012

Pasar Di Kabupaten Indramayu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
1538-LD NO 23 TH 2012 PASAR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2012

PEMBENTUKAN KAMPUNG DWIKORA JAYA DAN SUMBER REJEKI KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Download :
PERDA NMR 23 TH 2012 PEMBENTUKAN KAMPUNG DWI KORA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2002

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

APBD

Download :
23.Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 23 Tahun 2009

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – SUMBANGAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2009/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

Untuk menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai. Partisipasi masyarakat, badan usaha dan lembaga dalam hal pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu penerimaan yang disebut dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tapin, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin;
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1979; Permendagri No. 43 Tahun 1999; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk sumbangan; 3. Ketentuan pelaksanaan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2000

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Download :
Perda No 23 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003

Biaya Leges

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
2003_23 BIAYA LEGES.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 23 Tahun 2013

Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perda Konawe Selatan No. 23 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD. 2013/No. 23, LL 35 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota; Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan dalam Peraturan Daerah; Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan kerangka hukum sebagai landasan operasionalisasi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pendataan dan Penetapan Pajak; 7. Pemungutan Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Kadaluwarsa Penagihan; 10. Pemeriksaan; 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
35 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 23 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA-NO.23-TAHUN-2008-TTG-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-INSPEKTORAT.pdf

Abstrak

organisasi-dan-tata-kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2008/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian , Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2008.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2002.