Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.505 peraturan dalam 0,234 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA KOTA DEPOK THN 2012... PDAM KOTA DEPOK.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2012

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... PDAM Tirtamarta.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2012

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disablitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perda_Kab_Bangka Barat_2012_14.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Di Kota Cirebon

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA142012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 14 Tahun 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup_Labuhanbatu_Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PAJAK HIBURAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 14 THN 2012.pdf

PAJAK

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/NO.14, TLD NO.94

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK HIBURAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 11.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
PAJAK HIBURAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 14 Tahun 2012

Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

kotabaru_2012_14-perda Pe...angan kemiskinan.pdf

kemiskinan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

bahwa mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan;bahwa kemiskinan merupakan strata kehidupan sebagai warga masyarakat yang terdapat berimplikasi pada ketertiban, keamanan dan perilaku menyimpang sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi terkendala akibat lemahnya sektor sumber daya manusia di daerah; bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakatterutama warga miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Berisi Tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Asas 3. Pembentukan Tkpkd; 4. Identivikasi Warga Miskin; 5. Strategi Dan Program; 6. Hak Warga Miskin; 7. Kewajiban Warga Miskin; 8. Bantuan Bagi Warga Miskin; 9. Pengawasan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Lain-Lain; dan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012

Penataan Sempadan Sungai Di Kota Cimahi

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

150_Nomor 14 Tahun 2012_P...a Cimahi tentang.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA KABUPATEN SERDANG B...HUN 2012_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rumah Susun

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Perda-No-14-Tahun-2012-klaten.pdf

RUMAH SUSUN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Susun

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 82 dan Pasal 85 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011
Lingkup pengaturan Rumah Susun dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Perencanaan Rumah Susun, Pembangunan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan, Pengelolaan, PPPSRS, Peningkatan Kualitas, Pengendalian dan Larangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
38 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.