Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 14 Tahun 2012

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Berisi Tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Asas 3. Pembentukan Tkpkd; 4. Identivikasi Warga Miskin; 5. Strategi Dan Program; 6. Hak Warga Miskin; 7. Kewajiban Warga Miskin; 8. Bantuan Bagi Warga Miskin; 9. Pengawasan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Lain-Lain; dan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

13 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.14

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 684 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

kotabaru_2012_14-perda Penanggulangan kemiskinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kemiskinan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	bahwa mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan;bahwa kemiskinan merupakan strata kehidupan sebagai warga masyarakat yang terdapat berimplikasi pada ketertiban, keamanan dan perilaku menyimpang sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi terkendala akibat lemahnya sektor sumber daya manusia di daerah; bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakatterutama warga miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Berisi Tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Asas 3. Pembentukan Tkpkd; 4. Identivikasi Warga Miskin; 5. Strategi Dan Program; 6. Hak Warga Miskin; 7. Kewajiban Warga Miskin; 8. Bantuan Bagi Warga Miskin; 9. Pengawasan; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Lain-Lain; dan 16. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521