Pencarian Peraturan

PERUSAHAAN DAREAH AIR MINUM KABUPATEN BARRU

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/No.2, TLD No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Dareah Air Minum Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Barru dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali sistem pengelolaan dan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan pembangunan dewasa ini, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah (BUMD). 19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru No 1); 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 208 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARRU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru. 5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang didirikan dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang merupakan unsur pimpinan Perusahaan. 7. Dewan Pengawas adalah Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen. 8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 9. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu. 10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. 11. Pengawasan adalah Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Barru yang tertuang dalam angka-angka, disisi lainnya memuat rencana pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. BAB II SEJARAH DAN LANDASAN HUKUM PDAM Pasal 2 (1) Sejarah pelayanan air minum di kabupaten Barru dimulai sejak tahun 1983 dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 139/KPTS/CK/1983 tanggal 20 Agustus 1983, selanjutnya Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Dati II Barru kemudian dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor: 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tanggal 16 Desember 1991. (2) Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) didirikan PDAM. BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waesai Kabupaten Barru disingkat dengan PDAM Tirta Waesai Kabupaten Barru. (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten Barru. BAB 1V JANGKA WAKTU BERDIRINYA Pasal 4 Perusahaan Daerah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB V MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 5 Maksud Perusahaan Daerah ialah menjalankan usaha dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang diselenggarakan berdasarakan asas ekonomi perusahaan. Pasal 6 Tujuan Perusahaan Daerah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Pasal 7 (1) Perusahaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan usaha bidang penyediaan air minum yang berkualitas dan sesuai syarat-syarat kesehatan serta usaha lain yang ada hubungannya dengan air minum. (2) Perusahaan Daerah dapat membuka unit kecamatan. (3) Perusahaan Daerah adalah suatu perusahaan jasa produksi yang bersifat: a. memberi jasa; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan c. meningkatkan pendapatan. BAB VI MODAL Pasal 8 (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas aktiva dan passiva dari Perusahaan Daerah yang ada pada saat dibentuk. (2) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. (3) Setiap penyertaan, modal daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Modal dasar Perusahaan Daerah yang seluruhnya berasal dari penyisihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 10 Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, Perusahaan Daerah dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dalam negeri dan luar negeri atau dari obligasi dan sumber-sumber dana lain yang sah dan dilakasanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGURUS DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 11 (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari: a. Kepala Daerah selaku pemilik modal. b. Dewan Pengawas. c. Direksi. (2) Direksi Perusahaan Daerah disebut juga sebagai Direktur. (3) Direktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 2 (dua) bagian terdiri dari: a. Bagian Administrasi dan keuangan. b. Bagian Teknik. (4) Bagian administrasi dan keuangan sebagaimna dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. Sub bagian umum dan kepegawaian b. Sub bagian langganan c. Sub bagian pembukuan d. Sub bagian kas dan administrasi keuangan e. Sub bagian penagihan (5) Bagian tekhnik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: a. Sub bagian produksi dan transmisi. b. Sub bagian perencanaan dan peralatan c. Sub bagian distribusi d. Sub bagian pemeliharaan e. Sub bagian logistik dan gudang (6) Unit Perusahaan. (7) Skema susunan organisasi Perusahaan Daerah sebagaimna terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (8) Unit Perusahaan Daerah, Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perusahaan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BABVIII DIREKSI Pasal 12 (1) Perusahaan daerah diurus dan dipimpin oleh 1(satu) orang direksi. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul dewan pengawas. (3) Untuk dapat diangkat sebagai calon direksi harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut : a. Sehat jasmani dan rohani; b. Usia minimal 30 tahun; c. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; d. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; e. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(Satu); g. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; h. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi dan strategi PDAM; i. Bersedia bekerja penuh waktu; j. Mempunyai integritas tinggi; k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dewan pengawas sampai derajat ke 3(tiga) menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; l. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; m. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah/keuangan negara; dan n. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah. Pasal 13 (1) Jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 14 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni : a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga pemerintah Pusat dan Daerah. b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan BUMS. c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Pasal 15 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun rencana strategis bisnis 5 Tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Pasal 16 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang: a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM; b. Menetapkan uraian tugas, fungsi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi; d. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan; e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan Tahunan; g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan kepada Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. (1) Penghasilan direksi terdiri dari : a. Gaji. b. Tunjangan. Pasal 17 (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b atas usul Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tabun Anggaran yang lalu. Pasal 18 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 19 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : a. Cuti Tahunan. b. Cuti Besar. c. Cuti sakit. d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji. e. Cuti nikah. f. Cuti bersalin. g. Cuti diluar tanggungan PDAM. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. (1) Direksi berhenti karena : a. Masa jabatannya berakhir. b. Meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena : a. Permintaan sendiri. b. Reorganisasi. Pasal 20 c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM. d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah/Negara. e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 22 (1) Apabila sampai berakhirnya jabatan direksi pengangkatan direksi baru dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pasal 23 (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk bahan Bupati memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB IX DEWAN PENGAWAS Pasal 24 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. (2) Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 25 (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat-syarat berikut: a. Menguasai manajemen PDAM. b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas secara exefisio unsur pemerintah sebagai ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya dipilih menjadi sekretaris merangkap anggota. (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 27 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila terbukti mampu melakukan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan saran kepada Direksi untuk kemajuan Perusahaan Daerah agar mampu bersaing dan meningkatkan kinerjanya. Dewan Pengawas mempunyai tugas: Pasal 28 a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan. c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dan rencana bisnis anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 29 Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai laporan Triwulan dan laporan Tahuan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian tetap Direksi kepada Bupati. Pasal 30 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan ketua Dewan Pengawas. (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM. (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM. Pasal 31 (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur. (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur. (4) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur. Pasal 32 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas dapat memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 31. Pasal 33 Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 34 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) Tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikali uang jasa bulan terakhir. Pasal 35 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. Masa jabatannya berakhir. b. Meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. Permintaan sendiri. b. Reorganisasi. c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir. d. Tidak dapat melaksanakan tugas. e. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM. f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 36 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 37 (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat BAB X KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 38 (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilal baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 39 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 40 (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 41 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM. Pasal 42 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diretapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 43 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 44 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 45 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 46 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 47 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 48 (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM. (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Setiap pegawai wajib: Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 49 a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan. Pegawai dilarang: Pasal 50 a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 51 (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat: e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 52 (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 53 (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 54 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 55 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau c. merugikan keuangan PDAM. Pasal 56 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. DANA PENSIUN Pasal 57 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. BAB XI KERJA SAMA PIHAK LAIN Pasal 58 Untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas dalam mengembangkan usaha Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 59 Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 dapat dilakukan dengan cara : a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan. b. membentuk usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan. Pasal 60 Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati serta memberikan laporan ke DPRD. Pasal 61 Bentuk dan tata cara kerja sama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan yang mengatur kerja sama antara perusahaan daerah dengan pihak lain. BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 62 (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya sebelum Tahun buku baru berjalan dan pengesahan laporan keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) setelah Tahun buku berakhir. (2) Tahun anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin. Pasal 63 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) sudah harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (2) Perubahan atau tambahan anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (4) Pengesahan Anggaran Perusahaan, perubahan tambahan anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pendapat/pertimbangan Dewan Pengawas. Pasal 64 (1) Laporan keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan Negara dan/atau akuntan publik. (2) Seluruh pengelolaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dengan sistem akuntan. Pasal 65 Bupati menyampaikan anggaran Perusahaan Daerah dan laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 64 dan Pasal 65 kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengesahan. BAB XIII HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 66 (1) Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan hasil usaha berkala dan kegiatan usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas, sekali dalam 3(tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. (2) Laporan-laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat pada waktunya dengan bentuk laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 67 (1) Bagian dari laba bersih dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Bupati dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan di storkan ke Kas Daerah paling lambat pada bulan terakhir Tahun Anggaran berjalan. (2) Bagian dari Laba hasil usaha yang menjadi hak Perusahaan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan dibukukan sesuai prinsip akutansi yang berlaku dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati. BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 68 (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan DPRD. (2) Pengawasan khusus Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas. BAB XV PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 69 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sisa hasil likuidasi atau pembubaran Perusahaan Daerah disetor langsung ke Kas Daerah. (3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepentingan pemegang saham dan Karyawan Perusahaan Daerah harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya. BAB XVII PENUTUP Pasal 71 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Daerah Tingkat II Barru dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru Nomor 10/V/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Daerah Tingkat II Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2013.
31

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2013 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cukup tinggi yang akan menyebabikan besarnya pajak yang terutang, hal ini tentu akan menjadi penghambat dalam kelancaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut maka dengan itu perlu penyesuaian tarif kembali.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahaﬁ Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam peraturan ini berisi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cukup tinggi yang akan menyebabikan besarnya pajak yang terutang, hal ini tentu akan menjadi penghambat dalam kelancaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut maka dengan itu perlu penyesuaian tarif kembali.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
3

penyelenggaraan - kepariwisataan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2013/2 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

Bahwa kekayaan seni budaya dan keuninak kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, karsa dan rasa masyarakat wilayah Kab. Kuningan merupakan salah satu DWT pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan maka perlu membentuk Perda tenatng Penyelenggaraan kepariwisataan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; U No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10. Tahun 2009; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011;Kepmen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM.59/PW.002/MPPT-87; Kepmen Kebudsayaan dan pariwisata No. Kep012/MKP-2001; Perda Prov Jabar no. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010; Perda kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008.
Peratueran Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Fungsi, Asas Dan Prinsip, Pembangunan Kepariwisataan, Kewenangan Pemerintah daerah, Kawasan Strategis Kepariwisataan kawasan Wisata Unggulan Dan Jalur Wisata, Jenis Pariwisata, Penyelenggaraan kepariwisataan, Hak dan Kewajiban, pelatihan Dan penyuluhan, Konvensi Perjalanan Insentif Dan Pameran, penelitian Dan Pengembangan, Pengembangan Pariwisata Dan promosi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran sera Masyarakat, Koordinasi, Pendanaan, pembinaan Pengawasan dan pengendalian, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2013.
33 Hlm.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2, TLD NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 2 ayat {2) Huruf j dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajal< Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Ur,daI.g Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lemba-ran Nega-ra Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penqgihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimara telah diubai beberapa kali, teral<hir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l,embarafl Negara Republik lndonesia Nomor 3987)i 5. Undang-Undang Nomor 14 Taiun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2002 Nomor 27, Tambahal Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); + ql 1 t 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {l€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a44li 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Taiun 2009 Nomor 130, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Talun 2Ol\ tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undarg Hukum Acara Pidana (LembaraJl Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaraIl Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 14s); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); t I q' 2 L L 16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O0O tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.+O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintai Nomor 38 Tahun 2007 tentarg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintai Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Taiun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajal< Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh wajib Pajak (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembararl Negam Republik Indonesia Nomor 5179); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSK'AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. L Daerai adalah Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaian Daerah. Bupati adalai Bupati Luwu Timur. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yarlg mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daera}t. 3 t ql 6. Pejabat adalal pegawai yarlg diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daera-tr sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adala-h kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersilat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakar untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 8. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembaya-r Pajak, pemotong Pajal dan pemungut Pajak yarg mempunya.i hak dan kewajiban perpajakan sesuai denga,n ketentuan peraturan perundangundangan perpajal<an daerah. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB P2 adalah pajal< atas bumi dar/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orarg Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yarlg digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 13. Nilai Jual Objek Pajak, yarlg selanjutnya disingkat NJOP, adatah harga rata-rata yang diperoleh dad transal<si jual beli yang terjadi seca.ra wajar, dan bilamana tidak terdapat transa-ksi jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilaijual objek pajak pengganti. 14. Badan adalai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang mela-kukart usaha maupun yang tida-k melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badar Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontral investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Pajal< yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Taiun Pajat atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaja_kan daerah. 16. Pemungutan adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunar data Objek Pajak dart Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yarlg terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SpOp, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajal< untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. -[8:-.Furat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SppI, I _ '-lhdalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya paja,k L. Bumi dan Bangunan yang terurang wajib pajal<. -fi % 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sela-njutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarlg telah dilal<ukan dengan menggunakan formulir atau telatr dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 22. Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkaa kesalaha-n tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pe.pajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajal< Terutang, Surat Ketetapan PAjak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajal<. 24. Banding adalal upaya hukum yarlg dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajat terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 25. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaar penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukar gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpaja.kan yang berlaku. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilal<sanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mela]<sanal<an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ],ang dengan bukti itu membuat terang tindal< pidana di bidang perpajakan daerai yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 29. Penyidik adalai Pejabat Kepolisiaa Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yalg diberi wewenang khusus oleh undarg-undang untuk melakukan penyidikan. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerai yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk metakukal:l penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 31. Xds Umum Daerai adalah tempat penyimpanan uang Daerah yalg | . .ditentukan oleh Bupati untuk menainpung seluruh penerimaan Daerah u. dajl diguna-kan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. -1- T: 5 32. lnsentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilar yang diberikan sebagai penghargaan atas kineia tertentu dalam melaksanal<an pemungutan Pajak. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum ba€i Pemerintah Daerah dalam melal<ukan pemungutan PBB P2. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan pembangunan Daerah melalui pembayaran Pajak; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. menguasar terhadap BAB III NAMA, ORIEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 4 Dengan nama PBB-F2, dipungut Pajak atas setiap pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 5 (l) Objek PBB-P2 adalai Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar yang digunakal untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi: a. jalan lingkungan yang tertetak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yarg merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renalg; d. paga-r mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. {3} Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, tidak natan pajak apabila: a digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah 6 Daerai untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutal lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanai penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal(; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (.1) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajal PBB-P2 sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) ditetapkan sebesar RpIO.OOO.0OO,0O (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 6 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memeroleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memeroleh manfaat atas bangunan. Pasal 7 {1) Wajib PBB-P2 adalah orarg pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Dalam hal Objek PBB P2 belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan Subjek PBB-P2 sebagai Wajib PBB-P2. (31 Subjek PBB-P2 yang ditetapkan sebagai Wajib PBB-F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subjek PBB-P2 tersebut bukan Wajib P2 terhadap Objek P2 dimaksud. (4) Apabila keterangan sebagaimara dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat I (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (5) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui Bupati, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (6) Apabila setelah jangka waktu I (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Bupati tidat memberikan keputusan, mal<a keterangan yang diajukan dianggap disetujui Bupati dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib PBB P2 sebagaimana dimalsud pada ayat (2). BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2 pasal 8 $1.:'-kngenaan PBB-P2 didasarkan pada NJOP. L --t t 7 (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimat<sud pada ayat {1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecua.li untuk Objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap I (satu) tahun sesuai dengan perkembangan wilayah tempat Objek PBB-P2 berada. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimara dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkar sebesar 0,1 7o (nol koma satu persen). b. Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 70 (nol koma dua persen). Pasal 10 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengar cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {3), setelah dikurangi NJOP Tidal< Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 PBB-P2 yang terutang dipungut dalam wilavah Daerah. BAB VI TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 12 Tahun Pajak adalai 1 (satu) tahun kalender. Pasal 13 Saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun pajak berkenaan. BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK PBB-P2 Pasal 14 lr/ (1) (2) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengaJl menggunakan SpOp. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subiek pB6-p2 dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SpOp oleh Subjek pBB_p2. Ketenluan mengenai tata cara pendataan Objek pBB_p2 sebagaimana u/ drmaksud pada ayat (t). diatur lebih lanjur dalam peraturan Bupati. a (s) t --f q: Pasal 15 (l) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l), Bupati menerbitkan SPPI. (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD apabila: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak disampaikan dan setelatl wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yarlg terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib PBBP2. Para4raf 2 Tata Cara Penagihan Pasal 18 9 {r) Ei L upati dapat menerbitkan STPD, apabila BAB VIII PEMUNGUTAN PBB-P2 Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 16 (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib PBB-P2, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPr atau SKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan \,/ penyampaian SPOP, SPPI, dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Paragraf 1 Tata Ca-ra Pembavaran Pasal 17 (l) Pembayamn PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran PBB-F2 yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yarg ditunjuk oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak ha_rus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat I (satu) hari kerja. (4) Setiap Wajib PBB-P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SppT atau SKPD yang ditetapkan Bupati. (5) P-embayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengar menggunakan SSPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayargn dan tempat pembayarar PBB-P2 diatur dalam peraturan giOati. \,/ 12) a. PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. hasil penelitian SPOP terdapat kekurangar pembayaran sebaga.i akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. wajib PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekuraagar pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat pajak terutang. SKPD/SPPr yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 19 Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPI oleh wajib Pajak. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yarlg harus dibayar bertambai merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitka,n. Bupati atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2, dengan dikenal<an bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap butan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penundaan pembayaran PBB-P2, diatur dalam Peraturan B\pati. V Pasal 20 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oteh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaig berlaku. (3) (1) (21 (3) (.+l {1) l2j BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal 2 1 (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang dit u nj uk atas: a. SPPI; b, SKPD. an diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasa-rl yang jelas. 1A --Fi' w L {3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajal<. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), avat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatar sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Pasal22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama i2 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dal penyelesaian keberatan, diatur dalam Peraluran Bupati.r,/ Bagian Kedua Banding Pasal 23 (1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Balasa Indonesia, dengar alasan yang jelas dalam jargka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, yang dilampiri salinan dari keputusal keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajal< sampai dengar 1 (satu) bulan sejal< tanggal penerbitan Putusan banding. Pasal, 24 (1) Apabila pengajuar keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajat dikembalikan dengan ditambai imbalan bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bulan untuk paling tinggi 24 {dua puluh empat} bulan. (2) lmbalan bunga sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam ha-l keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5O7o puluh persen) dari jumlah Pajal< berdasarkan keputusan ke ratan dikurangi dengan Pajal< yang telah dibayar sebelum lll PARd4,JIERAT -.i ) ukan keberatan 11 honan pengembalian kepada Bupati, paling lambat pada akhir pajak berikutnya. BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Atas permohonaa wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPI, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalaian hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikal Pajal< yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPI, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidal< bena-r; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajal< terutang dalam ha1 objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang tuar biasa; dan I mengurangkan ketetapan Pajal< terutang berdasarkan pertimbangan kemampuar membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajal{. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajat sebagaimana dingaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. / BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 26 Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajal< dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati , paling lambat akhir tahun pajak berikutnya (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka wal<tu sebagaimana dimalsud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan. (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang paja,k lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), langsung diperhitungkar untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihar pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan pengembalial pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dikabulkan atau dianggap dikabulkan. {6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 29'o (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. L-' Pasal2T {1) Permohonan pengembalian kelebihar pembayaran pajak dilakukan seca,ra tertulis kepada Bupati paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Tanggal pembayaran pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yangjelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukarr secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirjman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 28 (1) Atas pengajuan keberatan permohonar pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjrrk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berupa pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 29 upati berwenang melakukan pemeriksaal untuk menguji kepatuhan menuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanal<an -Fl 4 raturan perundang undangal perpajakan daerah. l3 {2) wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruargan yalg dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata crra pemeriksaan Pajak, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.;,'- BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30 {l} Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 Uima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajal( melal<ukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihaa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pal<sa tersebut. (4) Pengakuan utang pajal< secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat.{2) huruf b, adalah Wajib pajal< dengan kesadararnya menyatakan masih. mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintai Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketalui aari pei-rgajuai p.._ot o"un angsuran atau penundaan pembavaran aan peimo-tr"onal 'f.eUeiatm oleh"Wallb Paiak. Pasal 3 1 {1) 12| I.l l Piu.rang pajal meta_kukar penagihan yang lidak mungkin ditagih lagi karena ha} untuk sudal kediluwar-*.?"p"i?rn"ir"f""l* Bupati menetapkan keDutusa n t..iurr*-", Jor!"i;#:,: f::Eh-'px san piu.tang Paiak vans sudatr 5.1:,, u?".,e bih,anj u r _..__il::i:i"";i jl;, ",, yarg pi u rans pajak sudah kedaluwarsa diarur lebih t""tu i"lfir-i.1rir.Il"L-u p",i. g,, 14 t-- :} q: BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 32 (l) lnstansi yang melaksanalan pemungutan Pajak diberi insentif atas dasar pencapaial kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturar perundang-undangan yang berlaku. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 33 (l) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melal<ukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimal<sud dalam UndangUndang Hukum Aca-ra Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) adalan: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatair yarg dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidara di bidarg perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan balan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukarr penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelal<sanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menlruruh berhenti dan/atau melarang seseoralg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya darl diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau i 7 t.- (3) k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntui dmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R€publik inrtor,.sia, sesuai dengal ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 34 .'':::'ff .Tfl ?1*'Fi}ff ^1B:l'iilffi f,l?''tl1."J""ffir".iiiil rralam rangka *"t1"'-[ll'",u'rif i.* nJ""g- u^o"ngan di hidang me tak sanakarr ketentuan ''ldJt*,,;{-;}*t'x1',.rlh:si?i'fl #tiT#g*:i;:}fr f.'J#j##;*ttn ,..^..^ ur-"u"ud pada ayat (1) dan avar \2\ r1l Ketentuan sebagaimana \"r uitecuati*an bagi: rhli yang bertindak sebagai saksi atau saksi o neiabal alau lenaga ' . *iffi:,ffi,m.h.-r"#l#,,t-n'[:i#?H 'I;'#i''n'i:':-w*tl"*t#'ff ,*ll**q j*-##: ''' ;!#,#ffir,**+tt:*'f '*#pcrkara p dana '" ig;u.'ffi fi'ffi$;I*if, ,., ;ffiil|fi:ffi" ffi ;i:f ;,x$;'}.r-;"r-#ilt#ffi? diminta' sert a T1'A ?:l:''il vang d iminra' bersanskuran ""--' ":;;iffi ^il;l'^-^ Pasal 35 , f:i:,;t*.-rtr ;m"n#t * il**+ :*:H"fft :';i1" L dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.00O,0O (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1O.0O0.OO0,0O (sepuluh juta rupiai). (31 Penuntutan terhadap tindal< pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilal<ukan atas pengaduan wajib pajat yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalai menyangkut kepentinagn pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajal< sehingga merupakan tindak pidana pengaduan. Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Aga-r setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengundargan Peraturan Daerair ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
52

Pajak dan Retribusi Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 1999 tentang Terminal perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan terminal, perlu ditetapkan Retribusi Terminal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 28 tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Terminal dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek dan subjek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Tata Cara dan Wilayah Pemungutan;Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan;Keberatan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;Kedaluwarsa Penagihan;Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian;Kewenangan Pengelolaan Retribusi;Ketentuan Pidana;Penyidikan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 Halaman

POKOK-POKOK-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggungjawab; b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 _Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
1. KETENTUAN UMUM; 2. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; 3. ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; 4. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; 5. PENETAPAN APBD; 6. KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; 7. KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI; 8. PELAKSANAAN APBD; 9. PERUBAHAN APBD; 10. PENGELOLAAN KAS; 11. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; 12. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH; 13. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; 14. PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; 15. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ; 16. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; 17. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; 18. PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH; 19. KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
117

Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arakan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dan dengan ditetapakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. ruang lingkup; c. asas, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; d. rencana struktur ruang wilayah; e. rencana pola ruang wilayah; f. penetapan kawasan strategis provinsi Maluku utara; g. arahan pemanfaatn ruang wilayah; h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; i. hak, kewajiban, peran masyarakat; j. koordinasi penataan ruang; k. ketentuan pidana; l. penyidikan; m. ketentuan lain-lain; n. ketentuan peralihan; o. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XV Bab dan 123 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2013.
109

pajak-bumi-bangunan-perdesaan-perkotaan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang alah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
41 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.