Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menemukan 530 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Download file:
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Download file:
Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer Perindustrian Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 20 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi
Mencabut
  1. Permen ESDM No. 7 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Download file:
Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111 K/70/MEM/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebaai Standar Wajib Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Reklamasi dan Penutupan Tambang
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Reklamasi, Penataan Pesisir
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Download file:
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Panitia Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 5 Tahun 2020 tentang Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan
Download file:
Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Download file:
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2008.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan