Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,013 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2016

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Revitalisasi - Sekolah Menengah Kejuruan - Peningkatan - Kualitas - Daya Saing - Sumber Daya Manusia Indonesia

2016

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 9, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, maka ditetapkan Inpres ini.
-
Inpres ini memberi instruksi kepada para menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para gubernur. Kepada pihak yang dimaksud tersebut, presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2003

Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 Tahun 2003 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
INPRES NO 2 TH 2003.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2017

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2020

Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Inpres Nomor 5 Tahun 2020-.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002

Penetapan kebijakan Perberasan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres0092002.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2016

Gerakan Nasional Revolusi Mental

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2005

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

INPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran

Download :
In_Pres No.12 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Inpres Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Refocussing - Kegiatan - Realokasi Anggaran - Pengadaan - Barang dan Jasa - Percepatan - Penanganan - Corona - Virus - Disease - 2019 - Covid 19

2020

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 4, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
-
Inpres ini mengatur mengenai instruksi kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati/walikota, dan lain-lain yang ditentukan dalam Inpres ini untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2022

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Inpres Nomor 3 Tahun 2022-.pdf

Abstrak

Kampung Keluarga Berkualitas

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agama; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepala BKKBN; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.
Inpres ini berisi instruksi untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui beberapa cara. Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana tercantum dalam Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Pendanaan pelaksanaan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, APB Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 9 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2002.