Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,013 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Percepatan - Pembangunan - Kesejahteraan - Provinsi - Papua - Papua Barat

2020

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 9, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri-menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan sebelas strategi sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2019

Percepatan Kemudahan Berusaha

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres No. 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2023

Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sumber Daya Alam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pengarusutamaan - Pelestarian - Keanekaragaman Hayati - Pembangunan Berkelanjutan

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan koordinasi dan integrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa menteri, kepala lembaga, para gubernur dan para bupati/walikota.
Inpres ini berisi instruksi antara lain untuk menetapkan kebijakan sektor untuk rnengarusutamakan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan; menerapkan prinsip adanya pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan melakukan fungsi penegakan hukum dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Pembiayaan pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/Iembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres No. 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 2014 - Lampiran.pdf
Inpres Nomor 2 tahun 2014.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2018

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2018-.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 Tahun 1998

Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi

Hak Asasi Manusia

Download :
Inpres Nomor 26 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2014

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2020

Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua

Pemuda dan Olah Raga

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2007

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Instruksi_Presiden_No_5_th_2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.