Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,008 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2012

Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres No 4 2012.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2013

Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres 05 2013-.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1989

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download :
Inpres Nomor 1 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Pedoman - Pengawasan Melekat

1989

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, LL : 3 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan setiap instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam REPELITA V dapat lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Inpres Nomor 15 Tahun 1983; dan Inpres Nomor 2 Tahun 1988.
Inpres ini berisi instruksi untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1989.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 1988

Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
Inpres Nomor 2 Tahun 1988.pdf

Abstrak

Penataran - Pengawasan Melekat - Pejabat - Republik Indonesia

1988

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2, LL : 2 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Kride kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V perlu ditingkatkan pengawasan serta penanaman kesadaran dan pengertian tentang pengawasan melekat.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 64/M Tahun 1988.
Inpres ini berisi instruksi kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan para menteri serta pejabat lainnya. Kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penataran pengawasan melekat bagi pejabat Republik Indonesia yang dalam penyelenggaraannya menugaskan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1988.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2012

Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Inpres No 1 2012.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 13 Tahun 2015

Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Inpres Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2016

Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Kesehatan

Download :
Inpres Nomor 6 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2022

Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 8 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penuntasan - Rehabilitasi - Rekonstruksi - Pascabencana - Gempa Bumi - Tsunami - Likuefaksi - Provinsi - Sulawesi Tengah

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 8, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Gubernur Sulawesi Tengah; Wali Kota Palu; Bupati Sigi; Bupati Donggala; dan Bupati Parigi Moutong.
Inpres ini berisi instruksi langkah-langkah dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Inpres ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Pelaksanaan penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Lampiran: 18 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2007

Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)

Kesehatan

Download :
Instruksi_Presiden_no_1_th_2007.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2010

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2010

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Inpres 4 Tahun 2010.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.