Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 176 peraturan dalam 0,006 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2012

Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres No 7 2012.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2008

Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Inpres 7 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2022

Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kendaraan - Bermotor Listrik - Baterai - Dinas Operasional - Kendaraan Perorangan - Dinas Instansi - Pemerintah Pusat - Pemerintahan Daerah

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 7, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para Gubernur; dan para Bupati/Wali Kota.
Inpres ini berisi langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 15 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2017

Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

INPRES No. 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2020

Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Percepatan - Penyelesaian - Perbaikan - Pembangunan Kembali - Rumah - Masyarakat - Wilayah Terdampak - Bencana - Gempa Bumi - Provinsi - Nusa Tenggara Barat

2020

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 7, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Bidang PMK, Mendagri, Menkeu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BPKP, dan para kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB dengan menggunakan dana siap pakai yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2020.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1976

Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2002

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres0072002.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2011

Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Inpres_no_7_2011.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2019

Percepatan Kemudahan Berusaha

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres No. 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2018

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2018-.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1976.