Organisasi - Tata Kerja - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2024
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 6, BN 2024 (946); 47 hlm
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 52 Tahun 2009; Perpres Nomor 52 Tahun 2009; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 180 Tahun 2024; PErpres Nomor 181 TAhun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN; susunan organisasi; sekretariat kementerian/sekretariat utama; deuti bidang Kebijakan Strategi Pembangunan
Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana; deputi bidang pengendalian penduduk; deputi bidang bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; deputi bindnag keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga; inspektorat utama; staf ahli; pusat pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga
Berencana; Pusat Data dan Teknologi Informasi; Jabatan fungsional dan pelaksana; unit pelaksana teknis
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Petunjuk Teknis - Ayoman - Komplikasi Berat - Kegagalan - Metode - Kontrasepsi - Jangka Panjang
2024
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 3, BN 2024 (652); 34 hlm
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis
Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana
serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum,
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Noor 52 Tahun 2009; PP Nomor 87 Tahun 2014; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011; Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai pemberian ayoman kepada Peserta KB yang
mengalami kasus:
a. Komplikasi Berat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; dan/atau
b. Kegagalan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 20, BN.2017/No.1615, peraturan.go.id: 12 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui Penyesuaian/Inpassing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 18, BN.2017/No.1448, peraturan.go.id: 12 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 12, BN.2017/No.1232, peraturan.go.id: 15 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 5, BN.2017/No.710, peraturan.go.id: 17 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 4, BN.2017/No.653, peraturan.go.id: 19 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 228/PER/E1/2015 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 3, BN.2017/No.380, peraturan.go.id: 30 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 245/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 1, BN.2017/No.203, peraturan.go.id: 14 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
