Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,03 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2001

Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_5 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1989

Pengesahan International Convention On Tonnage Measurement Of Ships, 1969

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 5 TH 1989.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1965

Panitia Pameran Hasil-Hasil Riset

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Kepres No.5 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1972

Pembentukan Panitia Urusan Pupuk dengan Susunan Keanggoataan Menteri Pertanian Sebagai Ketua Merangkap Anggota

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kep.Pres No. 5 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1976

Pembentukan Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan

Download :
Kep.Pres No. 5 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1961

Peraturan Daerah Pacitan Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 5 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pamekasan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 5 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 2023

Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

Download :
Keppres Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Panitia Nasional - Keketuaan Indonesia - the Association of Southeast Asian Nations - Tahun 2023

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 5, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

ABSTRAK:

Sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023, lndonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 dan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya sepanjang tahun 2023. Untuk mengoptimalkan persiapan dan penyelenggaraan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, perlu membentuk panitia nasional yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 38 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 53 Tahun 2020.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan panitia nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023 yang berkedudukan di Jakarta. Panitia Nasional mempunyai tugas antara lain: 1) merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik aspek substansi maupun teknis dan logistik, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023; 2) dan menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; serta tugas kepanitiaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres ini.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Masa kerja Panitia Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 bersumber dari APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 18 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1968

Musyawarah Pimpinan Daerah Tingkat I

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 5 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2006

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kep_Pres No. 5 Tahun 2006.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 1989.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 1972.