Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2024

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres Nomor 12 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Penugasan - Wakil Presiden - Tugas Presiden

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 12, jdih.setneg.go.id: 2 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ABSTRAK:

Sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Australia pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden selama presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Australia, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Lampiran file: 2 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2007

Panitia Nasional Penyelenggaraan Dan Delegasi Republik indonesia Dalam Konferensi Perserikatan Bangs-Bangsa Untuk Perubahan Iklim

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keputusan_Presiden_No_13_th_2007.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1994

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut :

KEPPRES No. 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_13 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2002

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
KEPPRES No.13 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Download :
KEPPRES No.13 TH 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1967

Pemindahan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Mexico Serikat T. Ismail Moh. Tayeb S.H. Ke Jakarta

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 13 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1961

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1960 tentang Penundjukan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 13 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2022

Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download :
Keppres Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PAHLAWAN NASIONAL - GAMBAR UTAMA - RUPIAH KERTAS - NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2022

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional, perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2011; Keppres Nomor 175 Tahun 1960; Keppres Nomor 590 Tahun 1961; Keppres Nomor 244 Tahun 1963; Keppres Nomor 107 Tahun 1964; Keppres Nomor 077/TK/1993 Tahun 1993; Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011; Keppres Nomor 83/TK/Tahun 2012; dan Keppres Nomor 84/TK/Tahun 2012.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk delapan pahlawan nasional. Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Lampiran: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1965

Pengangkatan Eliezer Jan Bonay Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Propinsi Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.13 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1977

TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

Diubah dengan :

KEPPRES No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

Download :
Kep.Pres No. 13 Tahun 1977.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2003.