Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,026 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 95 Tahun 1957
Penolakan Banding Souw Kian Tie pemilik perusahaan truck "Abadi" Trayek Semarang-Tegal-Prupuk

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1950
Pembentukan Dewan Keuangan Dan Perekonomian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1964
Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1964 tentang Pengangkatan R. Soetikno Slamet, S.H. Sebagai Pengganti Sementara Presiden Direktur Bapindo
  2. KEPPRES No. 41 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Hutomo Supardan Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia
  3. KEPPRES No. 33 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Murdyono Sumadyono Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia
  4. KEPPRES No. 204a Tahun 1960 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia
  5. Keputusan Presiden Nomor 343 Tahun 1962 tentang Pengangkatan Mr. Sucipto Probosawito Sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 1999
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Dr. A.J.G.H. Kostermans

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2000
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2004
Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon Dan Kejaksaan Negeri Amurang

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1956
Delegasi Perburuhan Ke Republik Rakyat Tjina

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1965
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Harian Peksin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 77 Tahun 1966 tentang Membebaskan Para Ketua, Wakil Ketua, Anggota Utusan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan-Badan Pengawas dan Direksi PT. Peksin
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1967
Pengangkatan Drs. Soemawan Tjokroprawiro Sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kabinet

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan