Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2004
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan

Pendidikan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1956
Pengesahan Mr. Sartono Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 2000
Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 1998
Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1953
Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1963
Pembubaran Panitia Penyusun Undang-Undang Perasuransian Umum Jiwa Dan Kerugian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1994
Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2003
Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 1993
Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 88 Tahun 1967
Pengangkatan Sumadi BC HK Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan