Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.934 peraturan dalam 0,027 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1983
Penelitian Dan/Atau Pemeriksaan Calon Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Secara Bersama-Sama Oleh Ketua Mahkamah Agung

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1977 tentang Penelitian Pemeriksaan Dan Peresmian Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 Setelah Panitia Pusat Dan Panitia Pemeriksaan Berakhir
  2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1977 tentang Penelitian, Pemeriksaan dan Peresmian Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1977 Setelah Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Pemeriksaan Berakhir Masa Kerjanya.
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1986
Pengesahan Agreement To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" Beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT")

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1997
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kyrghyzstan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1976
Susunan Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali Tanggal 23-25 Pebruari 1976

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2001
Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pemuda dan Olah Raga

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 30 Nopember 1955 dari Ong Tiauw Poo

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-Permanent International Association Of Road Congress

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2018
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1991
Pengalihan Sebagian Kekayaan Dana Milik Mangkunagaran Kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat)

Yayasan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1996
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan