PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.943 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1988
Penunjukkan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Di Bayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1974
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1996
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1963
Pemberhentian Jatikusumo Dari Meteri Perhubungan Darat Pos Telekomunikasi Dan Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1993
Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada 1991

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1998
Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 137 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Airlangga

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1970
Pembentukan Badan Urusan Kapas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan