PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1993
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri Dan Perdagangan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
  2. KEPPRES No. 26 Tahun 1996 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya
  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator.
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1990
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1983
Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Yang Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan (Justisial)
  2. KEPPRES No. 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum
  3. KEPPRES No. 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Penitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2001
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. KEPPRES No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980
Pembangunan Pabrik Hydrocraker Di Dumai Riau

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1976
Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1962
Pengangkatan Dan Pemberhentian Sebagian Anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2002
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan