PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Keputusan Presiden (Keppres)

Menemukan 6.942 peraturan dalam 0,025 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1962
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1976
Mengesahkan Asian Ocean Postal Convention and Its Details Regulation as Revised in The Oapu Congress, Kyoto, 1970

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2012
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2009
Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1975
Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Bagi-Hasil Antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1991
Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan