PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Menemukan 89 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Perka Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2015
Pengendalian Gratifikasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 131/KA/VI/2011 Tahun 2011
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Eselon I, dan Eselon II di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka Batan No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2016
Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif

Lingkungan Hidup

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 10 Tahun 2013
Perubahan atas Perka Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Indikator Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Perka Batan No. 205/KA/XI/2012 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015
Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Perka Batan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015–2019
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2016
Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir

Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BATAN Batan No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 101/KA/VI/2007 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
  2. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 093/KA/IV/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi, dan Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 080/KA/III/2011 Tahun 2011
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010 Tahun 2010
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka Batan No. 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
Mencabut :
  1. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 380/KA/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan