Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Menemukan 358 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendikbud No. 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017
Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen Ristekdikti No. 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permen Ristekdikti No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
Statuta Politeknik Negeri Bali

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember

Struktur Organisasi

Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Terbuka

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka
Diubah dengan :
  1. Permen Ristekdikti No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Terbuka
Abstrak
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Standar/Pedoman

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan