Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021

Desain Besar Olahraga Nasional

Pemuda dan Olah Raga Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Download :
Perpres Nomor 86 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Desain Besar - Olahraga Nasional

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 86, LN.2021/No.212, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Desain Besar Olahraga Nasional

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif dan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2005.
Perpres ini mengatur mengenai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. DBON memuat visi dan misi, pronsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan DBON.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 95 Tahun 2017.
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DBON bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2015

Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres Nomor 86 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2022

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Download :
Perpres Nomor 86 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Universitas Islam Negeri - K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 86, LN.2022/No.136, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Perpres tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 46 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai pendirian Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Universitas ini mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 73 Tahun 2016.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Mengubah :

PERPRES No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Download :
Perpres No.86 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2017

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Download :
Perpres Nomor 86 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2012

Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Peraturan Presiden No 87 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 87 Tahun 2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2007

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republik Of Indonesia and The Goverment Of The State Of Qatar For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 87 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2017

Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2022

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Universitas Islam Negeri - Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 87, LN.2022/No.137, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Perpres tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 46 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai pendirian Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Universitas ini mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 52 Tahun 2013.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.