Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.431 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2015

Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengawas - Alat DAN Mesin Pertanian

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 51, LN.2021/No.131, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan PP Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN, sedangkan PNS yang bekerja pada pemda dibebankan pada APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2005

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERPRES NO 51 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 51 Tahun 2016

Batas Sempadan Pantai

Teritorial Indonesia

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2010

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M

Mencabut :

PERPRES No. 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H / 2009 M
PERPRES No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

Download :
Perpres No.51 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2011

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M

Mencabut :

PERPRES No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 M

Download :
Perpres_no_51_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2024

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 124 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Tunjangan Kinerja Pegawai - Badan Nasional Pengelola Perbatasan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 51, LN 2024 (69) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

ABSTRAK:

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010.
Perpres ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Mencabut :

KEPPRES No. 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Download :
PERPRES No.51 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2022

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Pemuda dan Olah Raga Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Program - Pasukan - Pengibar - Bendera Pusaka

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 51, LN.2022/No. 86, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

ABSTRAK:

Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka) yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan. Paskibraka bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Pendanaan Program Paskibraka bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2023

Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 51 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Tunjangan Khusus - Pegawai - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 51, LN 2023 (110) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2002; dan PP Nomor 41 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur tentang tunjangan khusus bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tunjangan khusus dapat diberikan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dan yang mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan atau selisih penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Tunjangan khusus dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, lampiran hlm 7)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2010.