Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2012

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan Presiden No 42 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2010

Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Download :
Perpres No.42 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2008

Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno

Download :
PERPRES NO 42 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 42 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penata Kehakiman

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 42, LN.2022/No.74, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Penata Kehakiman bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2018

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 42 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Mencabut :

PERPRES No. 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

Download :
PERPRES NO 42 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
PERPRES No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
PERPRES No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Download :
Perpres Nomor 42 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Pembangunan - Jalan Tol - Sumatera

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 42, LN 2024 (57) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

ABSTRAK:

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol di Sumatera, Pemerintah menugaskan pengusahaan jalan tol di Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 38 Tahun 2004; dan Perpres Nomor 100 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 100 Tahun 2014.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Perpres ini mengubah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Lampiran file: 20 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Mengubah :

PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Download :
Perpres Nomor 43 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2009

Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERPRES No.43 TH 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2005

Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Download :
PERPRES NO 43 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.