PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Menemukan 240 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Mencabut :
  1. Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Mencabut :
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023
Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenaker No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Mencabut :
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenaker Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022
Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019
Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja

Ketenagakerjaan Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan