Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Menemukan 240 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi

Download :
No 8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2023

Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 15 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.26/MEN/IX/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download :
2023PMNaker008.pdf

Abstrak

Pemberian Kuasa - Pendelegasian Wewenang

2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 8, BN 2023 (648) : 23 hlm.; jdih.kemnaker.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan administrasi sumber daya manusia aparatur, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang untuk menandatangani naskah dinas bidang sumber daya manusia aparatur dan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dasar hukum Permenaker ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; perpres Nomor 95 Tahun 2020; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021; dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2022.
Permenaker ini mengatur tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang di bidang sumber daya manusia aparatur meliputi: a. rencana kebutuhan, pengangkatan, dan pemberhentian calon ASN; b. surat pernyataan melaksanakan tugas calon PNS dan PPPK; c. sumpah/janji PNS; d. Kenaikan Pangkat; e. pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian dalam dan dari JPT, dan JA; f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat; h. surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki Jabatan, dan surat pernyataan melaksanakan tugas; i. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala; j. Masa Persiapan Pensiun; k. pemberhentian ASN; l. peninjauan masa kerja; m. JF; n. pemberian atau penolakan izin perceraian; o. Cuti; p. penetapan peserta pendidikan dan pelatihan; q. kartu istri/kartu suami, dan tabungan asuransi pensiun; r. usulan penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja dan tewas bagi ASN; s. pemulihan nama baik; t. pemindahan antar instansi, pemindahan antar unit kerja, dan penugasan di luar instansi; u. pemberian Tugas Belajar; dan v. surat tanda lulus ujian dinas dan surat tanda lulus ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah.

CATATAN:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.26/MEN/IX/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 23 hlm.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Download :
Kemnaker No. 8 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019

Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan

Download :
Permen_8_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019

Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Download :
Permenaker No. 9 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah :

Permenaker No. 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Download :
Permenaker Nomor 9 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access)

Download :
Kemnaker No. 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenakertrans Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kepmenakertrans Nomor KEP.71/MEN/2004 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Download :
Kemnaker No. 9 Tahun 2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

Permenaker No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Mengubah :

Permenaker No. 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Download :
Kemnaker No. 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.