PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Sosial

Menemukan 311 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permensos No. 4 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Arsip
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permensos No. 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
Diubah dengan
  1. Permensos No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Mencabut
  1. Permensos No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 13 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8A Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2010-2014
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
Mencabut
  1. Permensos No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial
Mengubah
  1. Permensos No. 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan