Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2004

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

Mengubah :

PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Download :
PP No.12 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1975

Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif Dan Radiasi

Download :
PP NO 12 TH 1975.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018.

Download :
PP Nomor 12 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Forum - Koordinasi - Pimpinan di Daerah - FORKOPIMDA

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2022/No.54, TLN No.6770, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Unsur Forkopimda terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan komandan TNI sesuai tingkatan di daerah. Hubungan kerja Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018.
Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam pendanaan bersumber dari APBD kabupaten/kota.
Penjelasan: 9 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Download :
PP 12 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

PP No. 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894

Download :
pp no 012 tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1984

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 12 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1970

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (P.G. Abri) Dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1968

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Diubah dengan :

PP No. 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (P.G.S.P. 1963) Dan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (P.G. A.B.R.I. 1968)
PP No. 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PP No. 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
pp no 012 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH - APBD - PENGELOLAAN

2019

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1957

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604 untuk Tahun 1957

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 012 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1975.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.