Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP Nomor 58 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PP Nomor 57 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

PP No. 27 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

PP Nomor 56 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
PP No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
PP No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
PP No. 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Mencabut

PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta

Download file:

PP Nomor 55 Tahun 2014.pdf

2014

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN. 2014 No. 154, TLN No. 5549 ,LL SETNEG : 9 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
PP ini mencabut: a) PP Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya; b) Perpres Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; c) Ketentuan mengenai Uang Sidang bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Agung yang diatur dalam Kepres Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota BPK dan Mahkamah Agung; d) Ketentuan mengenai Tunjangan Jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung yang diatur dalam Kepres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu; e) Tunjangan Kehormatan dan Uang Representasi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PER/SET.MK/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Hak-Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; f) Tunjangan Khusus Pengawalan Konstitusi dan Honor Sidang Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PER/SET.MK/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Tunjangan Khusus Pengawalan Konstitusi dan Honor Sidang bagi Ketua, Wakil dan Hakim Mahkamah Konstitusi; dan g) Tunjangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal lembaga yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 98 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited

Download file:

PP Nomor 54 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemberian Gaji Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pejabata Negara Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PP Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 52 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Download file:

PP Nomor 51 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

Download file:

PP Nomor 49 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT