Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2014
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 98 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 97 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 96 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of Private Sector
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 95 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 94 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 93 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP Nomor 92 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
PP Nomor 91 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
  2. PP No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
  3. PP No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Mengubah
  1. PP No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Download file:
PP Nomor 90 Tahun 2014.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiyaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP Nomor 89 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan