Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 113 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 112 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 112 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 111 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelayaran Nasional Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 111 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Usaha Wisata Agro Hortikultura
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
PP Nomor 110 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pembiayaan Hortikultura
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
PP Nomor 109 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Abstrak
Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Download file:
PP Nomor 108 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Izin Usaha Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
Download file:
PP Nomor 107 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Download file:
PP Nomor 106 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Mengubah
  1. PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Download file:
PP Nomor 105 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Mencabut
  1. PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  2. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Download file:
PP Nomor 104 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan