Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 135 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 135 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 134 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum PT Jaminan Kredit Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 134 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 133 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 133 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 132 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Asuransi Kredit Indonesia
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 132 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 131 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 131 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 130 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 130 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 129 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 128 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
Download file:
PP Nomor 128 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 127 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
Abstrak
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
Download file:
PP Nomor 127 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 126 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd
Abstrak
BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Download file:
PP Nomor 126 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan