Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2012

Komite Profesi Akuntan Publik

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 84 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Download file:

PP NO 84 TH 2001.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Nakula Farma"

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"

Download file:

pp no 084 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1999

Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 84 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2014

Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Mencabut

PP No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara

Download file:

PP Nomor 84 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Abstrak

Perekonomian Perindustrian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 85 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 85 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download file:

PP Nomor 85 Tahun 2021.pdf

PP Nomor 85 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian - Kelautan dan Perikanan - pnbp - kementerian kkp

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 85, LN.2021/No.188, TLN No.6710, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP. Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP meliputi penerimaan dari: 1) pemanfaatan sumber daya alam perikanan; 2) pelabuhan perikanan; 3) pengembangan penangkapan ikan; 4) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 5) pemeriksaan/pengujian laboratorium; 6) pendidikan kelautan dan perikanan; 7) pelatihan kelautan dan perikanan; 8) analisis data kelautan dan perikanan; 9) sertifikasi; 10) hasil samping kegiatan tugas dan fungsi; 11) tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi; 12) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 13) persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata; 14) perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut; 15) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; 16) denda administratif; dan 17) ganti kerugian. Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian KKP tersebut wajib disetor ke kas negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 75 Tahun 2015.
Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP pada Kementerian KKP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri KKP.
Lampiran 147 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2008

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Intirub

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP 85 Tahun 2008.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kina Farma"

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"

Download file:

pp no 085 tahun 1961.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1999.