Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.904 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1985

Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mencabut

PP No. 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III

Download file:

PP NO 6 TH 1995.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2015

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Mencabut

PP No. 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Download file:

PP Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.PINDAD

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No. 6 Th 1993.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1968

Penarikan Urusan Kehutanan Dari Daerah Kehutanan Kabupaten Ke Propinsi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

pp no 006 tahun 1968.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1951

Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PP No. 6 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2001

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP NO 6 TH 2001.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1964

Tarip Uang Tera

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 6 Tahun 1962 tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921
PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera

Download file:

pp no 006 tahun 1964.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Perizinan Berusaha - Daerah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6, LN.2021/No.16, TLN No.6618, jdih.setkab.go.id : 27 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan.
Penjelasan 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1994

Penyelanggaraan Usaha Perfilman

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No. 6 Th 1994.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Mencabut

PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Download file:

PP 6 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1968.