Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014
Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Mencabut :
  1. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020
Lembaga Pengelola Investasi

Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Diubah dengan :
  1. PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Mencabut :
  1. PP No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2000
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
Mengubah :
  1. PP No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2001
Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Lingkungan Hidup

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1971
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1992
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Islamic Development Bank (IDB)

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2010
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk

BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan