Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022

Perkotaan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perkotaan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2022/No.237, TLN No.6840, jdih.setneg.go.id: 35 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (5) dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai bentuk dan klasifikasi perkotaan; penyelenggaraan pengelolaan perkotaan; dan pendanaan. Bentuk perkotaan dibedakan berdasarkan administrasi pemerintahan dan klasifikasi perkotaan dibedakan berdasarkan besaran, kondisi geografis, dan fungsi dan peran. Besaran perkotaan ditentukan berdasarkan faktor jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegatan ekonomi. Dan berdasarkan dua faktor tersebut, kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi perkotaan kecil, perkotaan sedang, perkotaan besar, metropolitan, atau megapolitan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; atau 3) sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sdsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 50 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 35; Lampiran hlm 36 sd 50).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1954

Kedudukan dan Gaji Para Pejabat Gubernur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 21 Tahun 1948 tentang Gaji Pegawai Negeri 1948

Download :
PP No. 059 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2013

Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Merpati Nusantara Airlines

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 59 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2005

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 59 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PP No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan
PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PERPRES No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pelaksanaan - Pelindungan - Pekerja Migran - Indonesia

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2021/No.94, TLN No.6678, jdih.setneg.go.id : 62 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2017.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 3 Tahun 2013; PP Nomor 5 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 64 Tahun 2011.
Penjelasan 16 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1996

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Mengubah :

PP No. 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

Download :
PP No. 59 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1951

Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP No. 59 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Diubah dengan :

PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Mengubah :

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Download :
PP 59 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.