Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
pp no 035 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 12 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Para Jaksa Republik Indonesia
  2. PP No. 10 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Para Hakim Republik Indonesia
  3. PP No. 22 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan
Download file:
pp no 034 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1967 tentang Pembatalan Dan Perubahan Beberapa Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib Dan Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
Download file:
pp no 033 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1967 tentang Pembatalan Dan Perubahan Beberapa Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib Dan Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
Download file:
pp no 032 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 37 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  4. PP No. 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Satya Noiaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. PP No. 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN.) Pembangunan Niaga Dan Perusahaan Negara (P.N.) Sapta Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  6. PP No. 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Darma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 031 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Fajar Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti dan Sejati Bhakti
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 90 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti
  2. PP No. 78 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti
  3. PP No. 77 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti
  4. PP No. 76 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti
  5. PP No. 75 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti
  6. PP No. 74 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti
  7. PP No. 73 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti
  8. PP No. 72 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti
  9. PP No. 71 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti
Download file:
pp no 030 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Penanggungan Iuran-Iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda/Yatim Piatu Oleh Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
Download file:
pp no 029 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 028 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur)
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 28 Tahun 1961 tentang Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur
Download file:
pp no 027 tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
pp no 026 tahun 1964.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan