Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1948

Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 58 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2013

Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Download :
PP Nomor 58 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 58 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1971

Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 36 Tahun 1990 tentang Penjualan Seluruh Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro

Download :
PP NO 59 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2008

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP 59 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1954

Kedudukan dan Gaji Para Pejabat Gubernur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 21 Tahun 1948 tentang Gaji Pegawai Negeri 1948

Download :
PP No. 059 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019

Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1958

Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No. 059 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022

Perkotaan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Download :
PP Nomor 59 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perkotaan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2022/No.237, TLN No.6840, jdih.setneg.go.id: 35 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkotaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (5) dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai bentuk dan klasifikasi perkotaan; penyelenggaraan pengelolaan perkotaan; dan pendanaan. Bentuk perkotaan dibedakan berdasarkan administrasi pemerintahan dan klasifikasi perkotaan dibedakan berdasarkan besaran, kondisi geografis, dan fungsi dan peran. Besaran perkotaan ditentukan berdasarkan faktor jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegatan ekonomi. Dan berdasarkan dua faktor tersebut, kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi perkotaan kecil, perkotaan sedang, perkotaan besar, metropolitan, atau megapolitan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; atau 3) sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sdsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 50 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 35; Lampiran hlm 36 sd 50).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 1948.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 1971.