Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Diubah dengan :

PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Download :
PP NO 56 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Pinjaman Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Mencabut :

PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

Download :
PP Nomor 56 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2023

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 56 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Penambahan - Penyertaan Modal Negara - Republik Indonesia - Modal Saham - Perusahaan Perseroan - Persero - PT Sarana Multigriya Finansial

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN 2023 (158) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2022; dan PP Nomor 44 Tahun 2005.
PP ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1971

Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP NO 56 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1996

Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 56 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Mencabut :

PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

Download :
PP NO 56 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2007

Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

PP No. 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP 56 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1948

B.P.P.G.N. Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 56 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1959

Sumpah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No 056 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
PP ini mencabut ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010

Download :
PP Nomor 57 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perguruan Tinggi - Kementerian Lain - Lembaga Pemerintah - Nonkementerian

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 57, LN.2022/No.234, TLN No.6838, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2012.
PP ini mengatur mengenai pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian beserta penyelenggaraannya; evaluasi dan akreditasi; dan sanksi administratif atas pelaksanaan pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 23 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 18; Penjelasan hlm 19 sd 23)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1971.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1996.