Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1948

Cara Mengurusnya Tawanan Politik (Madiun)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP No 53 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1981

Pembentukan Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang Dan Kecamatan Bantargebang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Kelibunder, Kecamatan Ciracap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kecamatan Selajambe Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 53 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2015

Statuta Universitas Hasanuddin

Pendidikan

Download :
PP Nomor 53 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1954

Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Mengenai Pajak-Pajak

Perpajakan

Download :
PP No. 053 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Mencabut :

PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

Download :
PP Nomor 53 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Transplantasi - Organ - Jaringan Tubuh

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 53, LN.2021/No.75, TLN No.6665, jdih.setkab.go.id : 38 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan PP tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
PP ini mengatur mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh yang bertujuan untuk: a) menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien; b) meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup; c) memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan d) melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien. Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 1981.
Penjelasan 16 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959

Penyakit Karantina

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

Download :
PP No 053 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2014

Pemberian Gaji Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pejabata Negara Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1957

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

Mengubah :

PP No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan

Download :
PP No. 53 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2002

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.53 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Asuransi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia

Download :
PP Nomor 54 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Asuransi Sosial - Prajurit - Tentara Nasional Indonesia - Anggota - Kepolisian Negara - Republik Indonesia - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - Kementerian - Pertahanan - Kepolisian Negara

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 54, LN.2020/No.223, TLN No.6559, jdih.setkab.go.id : 21 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 1966; UU Nomor 11 Tahun 1969; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; dan PP Nomor 102 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam PP Nomor 102 Tahun 2015. Beberapa perubahan yang diatur antara lain: perubahan definisi gugur dan tewas bagi peserta; pengaturan terkait perawatan yang tidak diberikan kepada peserta karena kondisi tertentu; peningkatan jumlah penerimaan Santunan risiko kematian khusus karena Gugur dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Santunan risiko kematian khusus karena Tewas dari Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu perubahan yang diatur mengenai peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta; peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKm sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semula untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang; dan beberapa perubahan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1948.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1954.