Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1958
Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008
Pendanaan Pendidikan

Pendidikan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1981
Pembentukan Kota Administratif Bekasi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2013
Pemberian Gaji Atau Pensiun Atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerimaa Pensiun Atau Tunjangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1952
Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Nr 291)

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 20 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 N0. 291)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1954
Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 21 Tahun 1955 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
Mengubah :
  1. PP No. 13 Tahun 1953 tentang Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)
  2. "Algemene bepalingen ter uitvoering van de Postordonnantie 1935" ditetapkan dengan regeringsverordening tanggal 29 Desember 1934 (Staatsblad 1934 No. 721),
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1998
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan