Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021

Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Cipta Kerja

Download :
PP Nomor 38 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Rekening - Penampungan - Biaya - Perjalanan - Ibadah - Umrah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN.2021/No.48, TLN No.6650, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2019; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah, penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) ke Rekening Penampungan PPIU pada Bank Penerima Setoran (BPS), penggunaan BPIU, kewajiban PPIU untuk melaporkan pembukaan Rekening Penampungan, Jemaah Umrah yang telah menyetor BPIU, dan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Mengubah :

PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PP 38 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1963

Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
pp no 038 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Download :
PP No. 38 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1985

Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
PP NO 38 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1970

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara PN Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 56 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Virama Karya"

Download :
pp no 038 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1951

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 38 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen Ristekdikti No. 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka
Permen Ristekdikti No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Terbuka

Download :
PP Nomor 39 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum - Universitas Terbuka - ut

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN.2022/No.200, TLN No.6821, jdih.setneg.go.id: 58 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penetapan Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. UT dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom tersebut berpedoman pada Statuta UT yang terdiri atas: 1) visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; 2) identitas; 3) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4) sistem pengelolaan; 5) sistem penjaminan mutu; 6) kode etik; 7) bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 8) sistem perencanaan; dan 9) pendanaan dan kekayaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 81 hlm; (batang tubuh 58 hlm, penjelasan 18 hlm, dan Lampiran 5 hlm)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Mencabut :

PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Download :
PP Nomor 39 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1950

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintahnya.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PP No 39 th 1950.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1985. PP ini mencabut ketentuan Pasal 110 ayat (1) angka ke-2 dan ke-3 PP No. 28 Tahun 1951 khusus mengenai kata-kata " Inspektur-inspektur lalu lintas" dan "pegawai-pegawai dari Inspeksi-inspeksi lalu lintas" dan semua ketentuan lain yang bertentangan dengan PP ini.