Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2005

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Mengubah :

PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Download :
PP NO 38 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023

Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PP Nomor 38 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Dana Bagi Hasil - Perkebunan Sawit

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN 2023 (101), TLN (6884): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, Pemerintah perlu mengatur dan menetapkan jenis dana bagi hasil lainnya berupa bagi hasil perkebunan sawit.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022.
PP ini mengatur mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DBH Sawit merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari penerimaan negara atas: 1) bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar; dan 2) pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor. Pagu DBH Sawit ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 (satu) tahun sebelumnya.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% (empat persen) dari penerimaan negara yang dibagikan kepada: 1) provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen); 2) kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); dan 3) kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen).
Lampiran file: 13 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 13)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Download :
PP Nomor 38 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2022

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen Ristekdikti No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
Permen Ristekdikti No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
Permen Ristekdikti No. 48 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala

Download :
PP Nomor 38 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum - Universitas Syiah Kuala - usk

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN.2022/No.199, TLN No.6826, jdih.setneg.go.id: 57 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Syiah Kuala.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penetapan Universitas Negeri Syiah Kuala (USK) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. USK dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom tersebut berpedoman pada Statuta USK yang terdiri atas: 1) visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; 2) identitas; 3) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4) sistem pengelolaan; 5) sistem penjaminan mutu; 6) kode etik; 7) bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 8) sistem perencanaan; dan 9) pendanaan dan kekayaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 80 hlm; (batang tubuh 57 hlm, penjelasan 17 hlm, dan Lampiran 6 hlm)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1994

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri Tertentu Yang Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat

Download :
PP No. 38 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 38 Th 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1983

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Download :
PP NO. 38 TH 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1962

Pendirian Perusahaan Negara Indra

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Boma, Perusahaan Negara (P.N) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
pp no 038 tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1996

Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 38 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2001

Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 77 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya

Download :
PP NO 38 TH 2001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 1997.