PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-I
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Mencabut
  1. PP No. 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 54 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara
  2. PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 35 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Jasa Kepada Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Pada Pertamina
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
  2. PP No. 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Mengubah
  1. PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
  2. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan