PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2006
Pencarian Dan Pertolongan

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian Dan Pertolongan
Mencabut :
  1. PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1982
Pembentukan Kota Administratif Purwokerto

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1973
Pendirian Perusahaan Umum Dahana

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1979
Pengusahaan Kelistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1955
Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 11 Tahun 1957 tentang Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar dan Lampiran dan Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran-Negara 1934 No. 721)
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2011
Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2002
Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan