Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, Dan Sarolangun Bangko Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 42 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Soibada Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 41 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 40 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Download file:
PP NO 39 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Tenaga Pendidikan
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Diubah dengan
  1. PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
Download file:
PP NO 38 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 37 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 36 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 35 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 34 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 33 TH 1992.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan