PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1993
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Mencabut
  1. PP No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
  2. PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
Mengubah
  1. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  2. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
  3. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
  4. PP No. 13 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  5. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Mengubah
  1. PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
APBN
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan