Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2002

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Download :
PP No.34 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2004

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero), PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan

Download :
PP No.34 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011

Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan

Download :
PP 34 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan

Download :
PP_no_34_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1973

Jaminan Simpanan Uang Pada Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP NO 34 TH 1973.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1986

Pembentukan Kota Administratif Metro

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 34 TH 1986.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1997

Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PP No. 34 Th 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1994

Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan /Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Download :
PP No. 34 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penambahan - Penyertaan Modal Negara - Republik Indonesia - Modal Saham - Perusahaan Perseroan - Persero - PT waskita Karya Tbk

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2022/No.195, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan (Persero) PT Waskita Karya Tbk dalam rangka menyelesaikan Proyek Strategis Nasional di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2021; dan PP Nomor 44 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Nilai penyertaan modal negara tersebut sebesar paling banyak Rp3.000.000. 000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
Lampiran: 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023

Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Bagian Premi - Pendanaan - Program - Restrukturisasi Perbankan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2023/No.84, TLN No.6880 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai: 1) persiapan penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan; 2) kepesertaan dan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan; 3) pembayaran premi program restrukturisasi perbankan; 4) besaran premi program restrukturisasi perbankan; 5) penghitungan, verifikasi, dan pengelolaan dana premi program restrukturisasi perbankan; 6) peninjauan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan, kelompok bank, dan besaran premi program restrukturisasi perbankan; 7) pelaporan; dan 8) sanksi. Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Lampiran file: 19 hlm. ( batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 17, dan lampiran hlm 18 sd 19).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011. Pada saat PP ini mulai berlaku: PP Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Kepres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.